Paling Banyak Dilihat
Administrator
Koordinasi Pen garustamaan Gender Dalam Pembangunan
Dalam rangka memperkuat komitmen pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai sektor pembangunan, DP3AKKB PROVINSI BANTEN menggelar Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah KABUPATEN/ KOTA
Kegiatan yang dilaksanakan dI DP3AKKB PROVINSI BANTEN ini dibuka secara resmi . Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya pelaksanaan PUG sebagai strategi untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan.
“PUG bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, kita dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan,†ujar [nama pejabat].
Tujuan dan Sasaran Rapat
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk:
-
Menyelaraskan pemahaman tentang konsep dan implementasi PUG di tingkat daerah.
-
Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
-
Meningkatkan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan strategi PUG di setiap sektor pembangunan.
-
Menyusun rencana tindak lanjut untuk memperkuat kelembagaan PUG melalui Pokja PUG dan Focal Point Gender di masing-masing instansi.
Hasil dan Rekomendasi
Dari hasil diskusi dan paparan peserta, disepakati beberapa langkah strategis, antara lain:
-
Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin.
-
Memasukkan indikator gender ke dalam dokumen perencanaan daerah (Renstra dan RKPD).
-
Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan dan pelaporan PUG.
-
Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Penutup
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan PUG secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di [nama daerah] dapat lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh warga tanpa terkecuali.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah wujud nyata pembangunan yang berkeadilan gender,†tutup [nama pejabat penutup].
Apakah Anda ingin saya sesuaikan artikel ini dengan nama instansi dan daerah tertentu (misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat)? Saya bisa bantu menyesuaikan agar terdengar lebih resmi dan sesuai format pemerintah daerah.
